Pemerintahan 2014-2019 mendatang diharapkan tidak melibatkan kalangan pengusaha ke dunia politik. Sudah terbukti, hadirnya pengusaha di perpolitikan justru merugikan rakyat lantaran dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.
“Pengusaha kalau mau masuk ke politik harus berkorban untuk rakyat, bukan untuk memperbesar jaring bisnisnya, melipat gandakan kapitalnya,” ujar pengamat politik Universitas Paramadina Herdi Syahrazad dalam diskusi bertajuk ‘Pengusaha Hitam dan Beban Demokrasi’ di Hotel Alia, Cikini, Jakarta, Selasa (15/4).
Dia menambahkan, kalangan pengusaha yang ikut berpolitik bertujuan
untuk memperkuat bisnisnya, bukan membantu kesejahteraan rakyat. Hal ini
sudah berlangsung sejak era reformasi, selain juga terjadi di rezim
Orde Baru.
Karena itu, pemerintahan yang berkuasa mendatang diharapkan tidak
melibatkan pengusaha dalam berpolitik. Jika memang tujuan memerintah
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.“Yang terjadi berdasarkan studi, masuknya kaum kapitalis ke politik memperkuat dan perbesar akumulasi kapital mereka. Justru mengutamakan kepentingan privat dan menguras hak rakyat. Itu faktanya,” demikian Herdi. [rus]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar